Komisi VII Berharap PLN Kalsel Beralih ke PLTA

14-12-2009 / KOMISI VII

Komisi VII DPR RI berharap PT. PLN (Persero) Kalimantan Selatan mulai beralih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). "Mari kita rubah paradigma dengan mulai memakai PLTA,karena sangat ramah lingkungan," ujar Anggota Komisi VII Sugihono (F-PKS) saat Tim Kunker bertemu dengan PLN Kalsel

Sugihono mengingatkan kepada semua pihak agar tidak terlena dengan membakar solar dan batubara, karena kedua bahan bakar tersebut sebentar lagi akan habis. "Marilah keprihatinan kita tuangkan dalam bentuk nyata,"tegasnya saat mengikuti kunjungan kerja Komisi VII ke Provinsi Kalsel

Ia mengakui jika menggunakan bahan bakar solar, nilai bisnisnya tinggi, sehingga rawan terjadi “permainan” karena dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Untuk itu, dirinya berharap potensi yang ada dapat dimanfaatkan dengan maksimal.

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan PT. Pertamina Wilayah Kalimantan, Tim Kunker Komisi VII sempat mempertanyakan masalah suplai bahan baker minyak (BBM) terutama jenis solar kepadal Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pertanyaan ini disampaikan karena ada kekhawtiran dari wakil rakyat  akan terjadi penyimpangan peruntukan BBM, sehingga mengakibatkan sering terjadi hidup-mati aliran listrik, yang disebabkan kekurangan atau ketiadaan bahan bakarnya.

"Dikhawatirkan ada permainan dalam penyaluran BBM dari Pertamina ke PLN. Misalnya suplai tetap lancar dari depo Pertamina, sementara listrik sering hidup-mati, hidup-mati. Jadi patut dipertanyakan," kata Anggota Komisi VII Asfihani (F-PD) asal dapil Kalsel

Ia juga meminta Pertamina terus meningkatkan penyediaan dan pelayanan kebutuhan BBM, seperti premium dan solar bagi masyarakat di provinsinya, terutama untuk keperluan transportasi.

"Ke depan saya harap, tak ada lagi antrian panjang pada Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) bagi kendaraan bermotor yang ingin mengisi bahan bakar atau sekurangnya antrean ditekan semaksimal mungkin," pinta wakil rakyat dari Kalsel itu

Namun pada pertemuan itu, pertanyaan dari Komisi VII ini belum mendapatkan jawaban langsung. Pihak pertamina berjanji akan memberikan jawaban lengkap secara tertulis. (sw)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...